Global1news.com, MANADO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah bersama kunjungan kerja Komisi II DPR RI, di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Senin (12/10/2026).
Pemkab Minut diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) Kevin William Lotulung, didampingi Asisten I Umbase Mayuntu, Kepala BKPSDM Herman Mengko, Kepala BKAD Carla Sigarlaki, serta Kepala DPMPTSP Richard Dondokambey.
Rakor membahas pengawasan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, meliputi urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta program di sektor pertanahan dan tata ruang.
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, jajaran Forkopimda Sulut, Kanwil Pertanahan Sulut, para bupati dan wali kota se-Sulut, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Victor Mailangkay menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Sulut, di antaranya tren positif pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan perhutanan sosial seluas lebih dari 21.000 hektare.
Selain itu, pengamanan aset dilakukan melalui penerbitan sekitar 103 sertifikat hak pakai.
Realisasi belanja APBN regional telah mencapai lebih dari Rp13 triliun hingga Agustus 2026, disertai dukungan preservasi jalan dan operasi irigasi senilai Rp10 miliar melalui tugas pembantuan PUPR.
Mailangkay juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan, mencegah konflik sosial, memperkuat koordinasi kawasan perbatasan, serta meningkatkan pengawasan keuangan daerah dan pelayanan publik.
“Kami rasa ini hal-hal penting yang harus diperhatikan agar arah pembangunan di Sulut bisa lebih baik,” ujar Mailangkay.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan komitmen memperjuangkan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun mendatang, menyusul tantangan fiskal akibat pemotongan anggaran.
Dede Yusuf juga menyoroti pembaruan regulasi agraria yang diharapkan mempercepat penanganan persoalan pertanahan, konflik tanah, batas wilayah, hingga Hak Guna Usaha (HGU) oleh BPN.
Selain itu, pemerintah pusat berupaya agar pembiayaan gaji PPPK, khususnya guru dan tenaga kesehatan, ke depan dapat ditanggung melalui APBN.
Mulai tahun 2027, juga direncanakan dukungan operasional bagi kepala daerah dengan tetap mengedepankan integritas dan tata kelola keuangan yang bersih dari korupsi.
Terkait wacana pemisahan pemilu, Dede Yusuf menjelaskan kebijakan tersebut masih dikaji dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan.
Melalui forum ini, diharapkan berbagai masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pertanahan, dan tata ruang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.
Kehadiran Wakil Bupati Kevin William Lotulung bersama jajaran Pemkab Minut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
(Ekin)
