Global1news.com, MINUT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) mengambil langkah progresif dalam menata administrasi wilayah sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Pemkab Minut menerjunkan sekitar 1.500 mahasiswa Kuliah Kerja Terpadu (KKT) untuk mempercepat penegasan batas desa dan kelurahan melalui pendataan pertanahan berbasis geospasial.
Langkah strategis ini diawali dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial yang digelar di Hotel Sutan Raja, Rabu (11/11/2026).
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Minut, Sefferson Sumampow, menegaskan program ini merupakan petunjuk langsung Bupati untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Melalui kegiatan ini, pemerintah mengejar dua agenda utama sekaligus: menyajikan ketegasan batas wilayah administrasi desa/kelurahan serta mengintegrasikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) milik BPN dengan Nomor Objek Pajak (NOP),” ucap Sefferson.
Menurutnya, sinkronisasi data ini diyakini menjadi kunci ampuh dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendataan yang transparan dan akurat.
“Untuk tahap awal, pemetaan difokuskan di lima wilayah strategis, Kecamatan Kauditan, Airmadidi, Kalawat, Dimembe, dan Talawaan sebelum nantinya diperluas ke seluruh kecamatan di Minahasa Utara,” tambahnya.
Selama 23 hari sesuai kalender akademik, para mahasiswa tingkat akhir Unsrat akan disebar dengan komposisi sekitar 25 orang di setiap desa atau kelurahan.
Mewakili Bupati Dr. Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung, Asisten I Pemkab Minut Umbase Mayuntu menjelaskan bahwa seluruh mahasiswa telah dibekali pemahaman teknis agar mampu berkolaborasi bersama pemerintah desa dan perangkatnya, baik dalam menentukan batas wilayah maupun menginventarisasi bidang tanah milik masyarakat.
Kepala P3KKNT Unsrat Manado, Prof. Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin M.Si, menyambut baik kerja sama lintas instansi yang telah dimatangkan sejak beberapa bulan sebelumnya.
Menurutnya, kegiatan berbobot 4 SKS ini menjadi sarana nyata penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana mahasiswa terjun langsung membantu masyarakat menggunakan aplikasi pemetaan geospasial yang dirancang oleh BPN.
“Kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan tanpa didukung data yang akurat, apalagi di era modern seperti sekarang. Mahasiswa hadir untuk membantu secara teknis mempercepat proses pendataan,” kata Rignolda.
Sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan BPN ini diharapkan dapat melahirkan basis data pertanahan yang tertata rapi. Hasilnya bukan hanya menjadi dasar perencanaan pembangunan dan tertib administrasi, tetapi juga menjadi pijakan kuat bagi kemandirian fiskal Minahasa Utara di masa depan.
(Ekin)
