Global1news.com, MINUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Koordinasi Tanggap Bencana, yang dipimpin oleh Bupati Minut Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin Lotulung dan unsur Forkopimda, para Kepala OPD, para Camat serta tim pakar dari BMKG Sulawesi Utara, bertempat di Aula Kantor Bupati Minut, Selasa (18/08/2026).
Menanggapi peringatan dini BMKG dan pemetaan titik rawan di wilayahnya, Bupati Joune Ganda resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan selama 167 hari, berlaku efektif pertengahan Agustus 2026 hingga Januari 2027.
Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa status siaga darurat menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk melakukan langkah penanganan secara cepat dan terukur.
Berdasarkan pemetaan lapangan, terdapat sedikitnya 46 titik yang dinilai rawan mengalami krisis air serta kebakaran hutan dan lahan.
”Krisis air bersih, ancaman kegagalan panen di sektor pertanian, hingga risiko karhutla tidak boleh ditangani setengah-setengah. Penetapan status siaga darurat selama 167 hari ini memberi ruang bagi kita untuk mengintervensi potensi bencana sejak dini secara terukur,” ujar Bupati Joune Ganda.
Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Sulawesi Utara, Aris Yunatas, S.P, M.Si, menjelaskan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Minahasa Utara diperkirakan berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026.
“Kondisi hujan yang sangat minim juga diprediksi masih akan bertahan hingga Oktober dan situasi tersebut harus mendapat perhatian karena fenomena El Nino yang terjadi saat ini telah terkonfirmasi berada pada kategori sangat kuat (very strong) dan berpotensi bertahan hingga penghujung tahun 2026,” katanya saat memaparkan analisis meteorologi.
“Dinamika atmosfer menunjukkan intensitas El Nino saat ini berada pada level tinggi dan diperkirakan terus bertahan hingga pengujung 2026. Penurunan ke tingkat moderat kemungkinan baru terjadi di awal 2027 seiring masuknya transisi musim hujan,” ucap Aris Yunatas.
Pemkab Minut telah menginstruksikan pengaktifan posko siaga bencana mulai dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan, guna memantau perkembangan kondisi di lapangan agar bisa ditindaklanjuti secara cepat.
Koordinasi lintas sektor bersama TNI dan Polri juga akan diperketat dengan fokus utama penanganan memastikan ketersediaan dan penyaluran bantuan air bersih secara berkala kepada masyarakat di wilayah yang paling rentan terdampak kekeringan.
(Ekin)
