Global1news.com, SULUT – Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut, Stendy S. Rondonuwu (SSR), menjelaskan bahwa ketidakhadiran partai tersebut bukan karena alasan politik, melainkan bertepatan dengan agenda penting Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat di Jakarta dalam rangka persiapan kongres.“Para ketua dan sekretaris Partai Demokrat se-Sulawesi Utara dikumpulkan di Jakarta untuk konsolidasi. Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan politik. Pilkada sudah selesai, dan itu adalah pilihan rakyat. Kami sudah menerimanya. Perlu dicatat bahwa dalam pleno tersebut yang diundang bukan fraksi Demokrat, tetapi pasangan calon. Bahkan ada pasangan calon lain yang juga tidak hadir, jadi ini bukan hal yang wajib,” ujar SSR.
Lebih lanjut, SSR menambahkan bahwa Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Elly Lasut, tidak dapat meninggalkan Jakarta karena harus bersiaga dalam hajatan besar partai yang akan berlangsung pada Februari ini. Namun, Fraksi Demokrat telah diperintahkan kembali ke Manado untuk menghadiri rapat paripurna.
**Legowo dan Mendukung Tanpa Syarat**
Di tempat terpisah, Ketua BPOKK Partai Demokrat Sulut, Brilian Charles Lasut (BCL), yang juga keponakan dari Elly Lasut, menegaskan bahwa E2L adalah seorang ksatria dan telah menerima hasil Pilkada dengan legowo. Hal ini ditunjukkan dengan penarikan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta komunikasi langsung dengan Gubernur Terpilih Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK).
“Pak Elly sudah legowo dan menarik gugatan di MK. Bahkan, beliau dan Pak Hanny Pajouw telah mengucapkan selamat secara langsung kepada Pak YSK melalui video call dari Jakarta. Kami tetap setia hingga akhir dalam keyakinan dengan Partai Demokrat. Kami bukan ‘tentara disersi’ yang lari dari tugas, tetapi bertempur hingga akhir. Ketika pertempuran berakhir, kami bersatu membangun Sulut yang lebih baik,” ujar BCL.
Lebih lanjut, BCL menegaskan bahwa Demokrat tidak akan meminta jabatan atau syarat apa pun dalam pemerintahan Sulut yang baru.
“Dukungan kami tulus, tanpa meminta jabatan, tanpa mengemis-ngemis posisi di pemerintahan, dan tanpa menjilat. Kami mendukung Pak YSK karena ini adalah pilihan rakyat,” tegasnya.
**Demokrat Setia dan Tidak Meninggalkan Rakyat**
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulut, Royke Anter, menambahkan bahwa Partai Demokrat adalah petugas rakyat yang akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa pamrih.
“Kami diajarkan nilai-nilai ksatria dan ketulusan oleh Ketua Umum AHY. Kami bukan ‘Sengkuni’ dalam Mahabharata yang bermulut manis tetapi berhati jahat dan suka mengadu domba. Kami diajarkan untuk loyal, setia, dan tahu balas budi. Oleh karena itu, hingga akhir, Partai Demokrat tidak pernah meninggalkan Elly Lasut maupun Hanny Pajouw,” tegas Royke.
Demokrat juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan YSK dalam membangun Sulawesi Utara.
“Kami tidak akan menjual ratusan ribu suara rakyat Sulut yang memilih E2L-HJP maupun Partai Demokrat. Namun, kepentingan rakyat tetap akan kami perjuangkan. Kami mendukung program YSK agar Sulut semakin maju dan rakyat semakin sejahtera,” lanjutnya.
Sebagai pesan kepada rekan koalisi, khususnya Partai Gerindra, Demokrat mengajak untuk tetap bersatu membangun Sulut tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba.
“Kami ini sudah kalah dan mendukung tanpa syarat, jadi jangan pula kami difitnah, dizalimi, dan diinjak-injak. Kami adalah para pejuang yang memiliki kehormatan,” tutupnya. (***)
